OtomotifZone.com – Jakarta. Belum lama ini tim redaksi mendapat pengumuman baru dari PP IMI. Yang mana pengumuman ini tentang Usulan Adendum dan Amandemen PNOKB yang harus ditaati di 2025. Ini berlaku untuk Penyelenggara Provinsi dan pebalap!!!
Secara garis besar, penyelenggara Provinsi yang menjalankan Kejuaraan Provinsi atau Kejurda harus mematuhi. Dan pebalap harus mengetahui sebelum salah melangkah. Karena tidak main main, PP IMI akan melakukan sanksi tegas.
Dalam surat ini, PP IMI mewajibkan peserta yang turun pada gelaran Kejuaraan Provinsi atau Kejurda merupakan pebalap dari Provinsi tersebut. Dengan tujuan agar banyak bibit bibit muda pebalap asal daerah tersebut muncul. Selama rekomendasi keluar dari Provinsi, ini patut diikuti. Bila mana ada penyelewengan peraturan tersebut, maka PP IMI akan memberikan sanksi tegas sampai pelarangan pebalap untuk mengikuti balap.
Usulan ini menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa yang setuju dan tidak. Lalu menurut kalian bagaimana?
“Kalau pengprov sudah melaksanakan kejurnas MP, GTX, Dragbike dan sebagainya, Pengprov boleh melaksanakan event klub berdasarkan kategori kejurnas yang sudah diambil”.
Selain itu, Eddy Saputra (Deputi Roda Dua atau Deputi Olahraga Sepeda Motor di PP IMI), juga menyampaikan “Dengan aturan baru tapi lama ini agar pengprov lebih banyak membuat kejurnas MP/GTX/Dragbike, sehingga diharapkan akan banyak lahir pembalap pembalap muda daerah. Selama ini pengprov lebih senang membuat event klub, yang mana lebih mementingkan gengsi dari pada prestasi pembalap. Lalu kalau ada kejadian pembalap yang bermasalah dengan perilakunya di balapan, biasanya pengprov tidak berani menghukum. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, publik tahunya hanya menyalahkan IMI pusat yang tidak tegas.”
Dengan begitu, promotor, juri, Pengprov hingga pembalap dapat terkena hukuman, seperti hukuman suspend KIS dan KTA untuk pembalap.
“Ini solusi jalan tengah untuk peraturan ini”, imbuhnya.
