Otomotifzone.com – Polemik biaya lisensi entrant tidak hanya terjadi di region 2 Jawa saja, begitu juga di region 1 Sumatera, Region 3 dan 4 juga menuai badai. Semua manager tim baik tim pabrikan maupun privater mempertanyakan kenapa biaya Lisensi Entrant begitu besar hingga 3jt rupiah untuk tim Pabrikan atau mendapatkan sponsor dari produk racing maupun non racing, sementara itu untuk non produk atau privater biayanya 1,5jt, dan awalnya sangat melambung hingga 6 juta rupiah, kemudian turun 3 juta rupiah.
Meskipun biaya tersebut berjangka 1 tahun tetap saja akan terasa berat dan semakin membebani tim, selain anggaran baku untuk menyiapkan kuda pacu serta biaya biaya selama mengarungi jalannya rangkaian seri balap selama satu tahun penuh, tim tiba-tiba harus kembali merogoh kocek untuk bisa mendapatkan lisensi Entrant saat event mau digelar dan dikemukakan saat dilokasi event.
Nah jika tim tidak melakukan pembayaran untuk mendapatkan lisensi Entrant, maka imbasnya nama tim dan sponsor tidak dapat di cantumkan pada daftar peserta balapan maupun hasil perlombaan. Padahal mencantumkan nama tim dan sponsor sangatlah di butuhkan untuk publikasi dan laporan tim kepada para sponsornya
Hal ini mendapatkan protes keras dari berbagai tim di Region 1 Sumatera salah satunya yang paling lantang menyuarakan penolakan yakni Roy BTKS.
” Ya intinya fungsinya apa..???, tidak ada sosialisasi tiba tiba kami (tim) di minta untuk melakukan pembayaran lisensi Entrant jika tidak kami tidak dapat mencantumkan nama tim serta sponsor pada daftar peserta maupun hasil lomba “ Cetus dirinya.
Nama tim adalah hak kami karena kami melakukan pendaftaran, hal ini di amini beberapa manager di region 1 dan mempertanyakan feedback pada kami (tim)
” Kalo sedikit bercerita kami di Region 1 dari transport kami dari satu seri ke seri selanjutnya sajah cukup berat, jika PP IMI semakin memberatkan kami bukan tidak mungkin tim tim akan mundur “ celoteh salah satu manager tim yang tidak mau di sebutkan namanya.
Jadi sekarang ini baik PP IMI sebagai induk organisasi dan para tim selaku pelaku balap harus berembuk hingga mendapatkan titik terang, penulis juga percaya bahwa apa yang dilakukan oleh PP IMI semata mata untuk kemajuan balap Indonesia namun jika seperti ini malah membuat tim semakin hilang kepercayaan.
Protes keras juga terjadi saat gelaran MotoPrix region 2 Subang Minggu kemaren (15/4), seluruh team secara keras menolak aturan yang sangat memberatkan, silahkan saja ada pemungutan biaya tapi yang realistis, “bukan kami tidak mampu bayar, uang sebesar itu untuk apa.? SIM 5 tahun aja dibawah satu juta, yang realistis aja, kami tidak menolak mentah-mentah aturan itu, tapi yang wajar, kita liat team lain yang belum tentu kemampuannya sama”, kesal Rudi Trijaya, manager ART Jogjakarta diamini manager team lainnya.
Melihat kegaduhan diatas, OtomotifZone.com mengkonfimasi langsung Jeffey JP, Sekjend PP IMI lewat sambungan telepon, “Lisensi Entrant kan sudah diusulkan dan diputuskan saat Rakernas di Ciater 2016, kemudian Rakoornas di Jakarta tahun ini, kenapa tidak ada sanggahan, atau usulan dari wakil-wakil Pengprov dan bidang roda 2, jika diem saja tidak ada keberatan berarti semua menyetujui dong, tugasnya siapa yang harus melakukan sosialisasi…???.Â
Apakah penolakan dari seluruh region PP IMI akan bersikukuh dengan keputusan tersebut, dengan lantang Sekjend berujar, “kami tidak alergi kritikan, silahkan kemukakan keberatan, kita diskusikan dan pasti akan ada titik temu, silahkan kami tunggu, organisasi sangat terbuka ko”, tambah Jeffrey.
Biar khalayak juga mafhum, Terlampir Pasal 43 – 47.3 – 47.5 – Materi Rakornas 2018,
Berikut ini adalah surat edaran tentang Lisensi Entrant :Â 
Sebetulnya memang ada benang kusut dengan keluarnya keputusan tersebut, dari info yang tidak diragukan, sebetulnya dalam rapat internal PP IMI, ada penolakan dari Bidang Roda 2 sendiri, karena surat edaran itu dilakukan tidak jauh jauh hari, sementara pelaksanaan MP region 1 putaran 1 belum keluar surat edaran tersebut. Apalagi Region 3 baru bangun lagi dari pingsan selama 1 tahun, tiba-tiba dibebani seperti ini, apa gak pingsan lagi tuh..
Logikanya namanya lisensi berarti berbentuk sertifikat, dapat tidaknya sertifikat harus dilakukan ujian lisan maupun tertulis, bayangkan secara tiba-tiba team ditembak harus bayar uang lisensi awalnya 6 juta rupiah, terus revisi lagi sebesar 3 juta rupiah, ibarat nembak dong bro..??
Jika alasan PP IMI Defisit anggaran, itu juga alasan yang kurang tepat jika dibebankan terlalu tinggi kepada team, kenapa…? sama-sama kita tahu, dana organisasi terbesar baik di PP IMI maupun Pengprov, didapat dari kegiatan event roda 2, dan dana sponsorship roda 2 baik dragbike, grasstrack dan Road race kan besar lho…
Idealnya jika dana lisensi entrant tetap diberlakukan, minimal 500 ribu atau maksimal 1 juta rupiah, team masih bisa menerima dengan baik, tentunya dengan sosialisasi terlebih dahulu dilapangan, jangan main tembak, semua harus didiskusikan dengan baik, dan sebaiknya, saat ada keputusan, segera sosialisakan dengan komunitas yang bersangkutan agar bisa dipahami dan dipelajari. Sosialisasi itu penting…
Bola panas ada di internal PP IMI, ada sandiwara kah atau memang ada misskordinasi..?
Akan lebih bijaksana, tahun ini masih sosialisasi sampai menemukan titik temu tentang besarnya biaya, baru tahun 2019 aturan itu bisa dijalankan, dan berlaku untuk event kejurnas dan sekelas kejurnas untuk kelas wajibnya saja.
Mari majukan otomotif dengan bijak.
Penulis : Edi Batrawan | photo : Dok
