Biar Gak Bikin Panik, Ini Juklak Perijinan Otomotif Dimasa Pandemi

543
Sirkuit Speed City saat masih aktif menggelar Motoprix region 3
Sirkuit Speed City saat masih aktif menggelar Motoprixregion 3

OtomotifZone.com-Bandung. menyambung artikel yang dirilis OtomotifZone tentang batalnya MP Sumbar batal dan rumors yang berkembang karena ada gosip tentang belum keluarnya SK PP IMI, mari kita baca dengan teliti keputusan Ketum PP IMI 075/IMI/KEP JUKLAK/A/VII/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Protokol New Normal dan Panduan Kegiatan Dilingkungan Ikatan Motor Indonesia yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 2020 silam.

Juklak IMI Pusat ini sekaligus memupus spekulasi yang beredar dikalangan racing, terutama region A yang langsung merasakan dampaknya akibat pembatalan secara mendadak karena tidak mendapat ijin dari pihak kepolisian, dan sebagai bahan untuk dipelajari bersama, dalam surat tersebut dihalaman 3 tentang MEMUTUSKAN, menetapkan di kolom : “keempat berbunyi : Setiap permohonan SK ; rekomendasi dan perijinan atas rencana penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional/provinsi dibawah kewenangan IMI, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari instansi/Pemerintah Daerah diwilayah kegiatan dan sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan pemerintah daerah, serta petunjuk pelaksanaan protokol new normal dan panduan kegiatan IMI dilingkungan Ikatan Motor Indonesia terlampir.”

halaman 1
Halaman 2
Halaman 3 point keempat
halaman ke 4

Secara jelas juklak tersebut memberi jawaban, bahwa yang dilakukan pengprov IMI Sumbar sudah melalui proses sesuai juklak tersebut, jika ada pertanyaan dasar dari mana tanpa SK PP IMI penyelenggara bisa membuat kegiatan, “IMI Prov. menerbitkan rekomendasi kegiatan atas pengajuan klub berdasarkan agenda yg sdh tercantum dlm Kalender OR Nasional”, papar Dony Maharjono, Direktur Safety Olahraga Sepeda Motor.

Bagaimana alur SK kejurnas turun, apakah nunggu perijinan didaerah keluar baru SK turun atau SK turun baru perijinan berjalan?, “Pada situasi Pandemi Covid-19 perijinan setempat dilengkapi terlebih dahulu untuk dikeluarkannya SK IMI Pusat dan permohonannya 1 bulan sebelum hari H dengan kelengkapan sesuai ketentuan yang berlaku”, tambah jeffrey JP dari IMI Pusat, hal tersebut juga disampaikan H.Willy Otra, selaku Kordinator Motoprix region A Sumatera.

Untuk lebih jelasnya penulis melampirkan seluruh SK yang berlaku hingga 5 Juli 2022 mendatang, suara yang berkembang dikalangan daerah, alangkah baiknya IMI Pusat mendapat kepastian dari Kapolri dan menerbitkan telegram ke Polda agar penyelenggara didaerah mendapat kepastian, sehingga spekulasi-spekulasi yang berkembang tidak saling bertabrakan.

Namun kepastian kegiatan Otomotif tersebut sudah diutarakan oleh Plt Waketum Roda 2. Namun alangkah baiknya siapapun penyelenggara kelak, harus memberi deadline jadi atau tidaknya sebuah event jauh-jauh hari agar tidak terjadi kekecewaan kembali.

Clear gak nih…..

penulis : Edi Batrawan | photo : Dok OZ